Menyikapi Politik Balas Budi Kepala Daerah

Pagi hari ini tanggal 25 Februari 2016, media-media nasional sedang ramai memberitakan politik balas dendam versus politik balas jasa.
Fenomena politik terjadi pasca pelantikan kepala daerah beberapa hari yang lalu. Fenomena yang dimaksud adalah banyaknya mutasi Aparatur Sipil Negara oleh kepala daerah yang baru dilantik. Fenomena ini banyak menuai kritik publik karena keputusan mutasi di dalam birokrasi didasarkan pada kepentingan individu maupun kolektif.

Pada dasarnya, birokrasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi pelayanan publik, fungsi empowerment, dan fungsi development. Ketiga fungsi ini lah yang menjadi dasar bekerja para birokrat khususnya di daerah. Birokrasi dalam studi administrasi negara dapat berjalan setelah terjadi proses politik. Dan yang perlu menjadi prinsip adalah bahwa birokrasi merupakan instrument negara dalam mensejahterakan rakyat, bukan menjadi pemuas bagi kepentingan kepala daerah yang terjadi dalam proses politik.

Mutasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah di dalam birokrasi haruslah berdasarkan pada kinerja, bukan pada kepentingan balas jasa atau balas dendam karena telah menyukseskan pemilihan kepala daerahnya. Namun, terjadi anomaly di sini, ketika kepala daerah baru menjabat langsung terjadi mutasi besar-besaran. Bagi mereka yang mendukung, maka akan mendapat posisi atau tempat yang strategis di pemerintahan. Bagi mereka yang tidak mendukung, akan mendapat posisi atau tempat yang tidak strategis. Strategis dalam hal ini adalah berkaitan dengan harta dan tahta.

Kaderisasi Partai Politik

Dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi salah satu pilar penegak sistem. Keduanya berbeda, tapi tetap saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan karena partai politik merupakan bagian dari demokrasi. Dalam sistem politik yang dianut oleh Indonesia, model partai politik bersifat multi-partai. Artinya, Indonesia memiliki banyak partai politik. Hal ini juga menunjukkan betapa beragam nya kepentingan yang dibawa oleh tiap-tiap partai, namun tetap menuju satu tujuan yaitu Indonesia Maju dan Sejahtera.

Partai politik memiliki fungsi mempersiapkan para kader nya sebagai calon pemimpin-pemimpin nasional dan daerah. Melihat kenyataannya sekarang, para kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah gagal memahami dan memaknai kepemimpinan dalam konteks kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik haruslah memperjuangkan kepentingan publik, bukan kepentingan individu maupun golongan. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara kita haruslah dijalankan sepenuh hati, tidak berhenti pada tataran pemilihan saja. Namun, berlanjut sampai kepada pelaksanaan pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Solusinya 

Seperti yang kita ketahui, kita memiliki Lembaga Ketahanan Nasional yang memiliki fungsi untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan keIndonesiaan pada masyarakat, khususnya para calon pemimpin bangsa. Begitupun dengan para calon kepala daerah sebelum dicalonkan haruslah ditanamkan wawasan kebangsaan dan keIndonesiaan melalui Lemhannas ini. Lembaga Ketahanan Nasional terkesan kurang dipahami dan dimaknai, sehingga kurang dihormati oleh para calon pemimpin kepala daerah. Pendidikan kepemimpinan di partai politik pada kenyataannya tidak cukup, dibutuhkan wawasan kebangsaan dan keIndonesiaan ini agar terbuka pikiran dan hati nurani para pemimpin kita untuk mensejahterakan masyarakat, bukan berbagi jabatan ketika memimpin.

Kemudian yang kedua, politik balas budi sangat buruk mempengaruhi berjalannya birokrasi. Hal ini dalam studi administrasi negara disebut dengan neo-politisasi birokrasi, yang mana berjalannya birokrasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan politik yang sedang memimpin. Implikasinya adalah pembangunan yang tidak akan berkelanjutan. Maka dari itu, untuk menghindari masalah tersebut, para birokrat kita haruslah bebas dari aktivitas partai politik. Hal ini yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri selaku yang menaungi para pelaksana birokrasi atau aparatur sipil negara.